Praktisi Hukum Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran BUMDes Cililitan

-

Pandeglang, beritadesa
Praktisi Hukum Peradi Nusantara Advokat Encep Bahtiar, S.H soroti polemik Dugaan Penyimpangan Anggaran BUMDes Desa Cililitan. 

Menurutnya Program ketahanan pangan tahun 2026 ini adalah salah satu program prioritas sesuai Asta cita presiden Prabowo, namun ironis ketika malah ada pihak - pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi. 

Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada program peternakan kambing yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, mulai menjadi sorotan publik. Sebelumnya sejumlah pihak menilai terdapat indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari penyertaan modal desa.

Praktisi hukum yang berdomisili di Cililitan turut menyoroti persoalan tersebut. Dirinya menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada aparat penegak hukum karena menurutnya sudah mengantongi data yang cukup.
 

" Informasi yang kami dapat, Pengelolaan program diduga dilakukan secara terpusat oleh Ketua BUMDes tanpa melibatkan secara optimal unsur pengurus lainnya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan internal, transparansi penggunaan anggaran, serta akuntabilitas pelaksanaan program yang seharusnya dijalankan secara kolektif sesuai prinsip tata kelola BUMDes yang baik, maka saya menduga program ini malah di jadikan sumber keuntungan oleh salah satu pengurusnya.

Kami juga sudah mengantongi beberapa bukti, mulai dari RAB dan juga bukti petunjuk lainnya dan Laporan pengaduan resmi sudah di buat untuk segera di bawa ke APH.

Praktisi hukum tersebut menegaskan bahwa seluruh dugaan yang beredar harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya audit menyeluruh serta pemeriksaan oleh instansi yang berwenang guna memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan desa dalam pengelolaan program tersebut.
Apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, Mark up, manipulasi dalam pengelolaan anggaran BUMDes, maka persoalan ini harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankankan ".  Tutupnya 

(Red)

Postingan populer dari blog ini

Tak Layak Konsumsi, Menu MBG Gabin di Picung Dikeluhkan Orang Tua Siswa

-
Gambar
Pandeglang – Program Menu MBG di sejumlah unit sekolah di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan. Salah satu menu yang dibagikan kepada siswa, yakni gabin isi (yang terlihat pada kemasan berlabel),  ditemukan dalam kondisi “bulukan” dan dinilai tidak layak konsumsi. Sejumlah orang tua siswa mengaku kecewa setelah anak-anak mereka melaporkan rasa dan kondisi makanan yang tidak biasa. Beberapa wali murid bahkan menyampaikan keluhan melalui grup WhatsApp unit sekolah. “Saya kaget waktu anak cerita gabinnya ada bau, buluk dan rasanya aneh. Ini kan untuk anak-anak, harusnya dicek dulu sebelum dibagikan,” ujar salah satu orang tua. Keluhan serupa juga datang dari wali murid lain yang meminta agar pihak penyelenggara lebih ketat dalam pengawasan kualitas makanan. Mereka khawatir jika makanan yang tidak layak konsumsi tersebut berdampak pada kesehatan siswa. “Kalau sampai basi atau bulukan, itu sangat berbahaya. Anak-anak bisa sakit perut atau keracunan. Jangan ...
Baca selengkapnya

Jual benih jagung bantuan pemerintah, Korluh Munjul Gondol uang puluhan juta

-
Gambar
Pandeglang, beritaviral Dadang yang saat ini menjabat kordinator penyuluh (Korluh ) di kecamatan munjul diduga kuat telah menjual bibit jagung bantuan pemerintah tahun 2026. Program jagung merupakan program ketahanan pangan salah satu Asta cita presiden Prabowo Subianto, demi terwujudnya program swa sembada  pangan ini semua stakeholder di gerakan. Semua bahu membahu mewujudkan program ketahanan pangan prioritas presiden Prabowo ini mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, bahkan aparat penegak hukum TNI dan Polri dari pusat hingga tingkat Polsek semua bergerak ikut terlibat dalam penanaman jagung.  Kolaborasi antara APH dan kelompok tani juga terjadi di Kecamatan Munjul. Kapolsek  beserta anggota aktif dalam pendampingan dan pembinaan petani dan Kapolsek bahkan tahun ini berencana melakukan penanaman sendiri. Sangat di sayangkan ketika program yang sangat positif yang di prioritaskan Presiden ini malah di rusak oleh kerakusan segelintir orang. Benih nya did...
Baca selengkapnya

BUMDes Cililitan Diguncang Prahara Dugaan Penyimpangan Dana Menguat, Warga Dorong Inspektorat dan APH

-
Gambar
Pandeglang, beritadesa BUMDes di Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah pengurus internal, termasuk sekretaris dan bendahara, berdasarkan Informasi tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan maupun penggunaan anggaran yang seharusnya dijalankan secara transparan dan kolektif. Kondisi tersebut memicu ketegangan di tubuh BUMDes. Sekretaris dan bendahara bahkan dikabarkan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri karena merasa kewenangan dan fungsi mereka diabaikan. Dugaan adanya manipulasi administrasi dan pengelolaan keuangan secara sepihak oleh ketua BUMDes kini menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah desa. Menyikapi persoalan tersebut, pihak pemerintah desa, inspektorat, serta aparat penegak hukum (APH) diharapkan melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara menyeluruh guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam penge...
Baca selengkapnya