Berita Desa

Pandeglang – Program Menu MBG di sejumlah unit sekolah di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan. Salah satu menu yang dibagikan kepada siswa, yakni gabin isi (yang terlihat pada kemasan berlabel),  ditemukan dalam kondisi “bulukan” dan dinilai tidak layak konsumsi. Sejumlah orang tua siswa mengaku kecewa setelah anak-anak mereka melaporkan rasa dan kondisi makanan yang tidak biasa. Beberapa wali murid bahkan menyampaikan keluhan melalui grup WhatsApp unit sekolah. “Saya kaget waktu anak cerita gabinnya ada bau, buluk dan rasanya aneh. Ini kan untuk anak-anak, harusnya dicek dulu sebelum dibagikan,” ujar salah satu orang tua. Keluhan serupa juga datang dari wali murid lain yang meminta agar pihak penyelenggara lebih ketat dalam pengawasan kualitas makanan. Mereka khawatir jika makanan yang tidak layak konsumsi tersebut berdampak pada kesehatan siswa. “Kalau sampai basi atau bulukan, itu sangat berbahaya. Anak-anak bisa sakit perut atau keracunan. Jangan ...

Jakarta  -  Penainformatika Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) NanikS Deyang terlihat kesal terkait eksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang disorot adalah pemilihan menu yang tidak sesuai ketentuan. Nanik menegaskan program MBG bertujuan memberdayakan ekonomi rakyat, bukan memperkaya konglomerat tertentu. Konteks pembicaraan Nanik adalah saat membahas menu MBG yang diisi makanan-makanan hasil olahan pabrik, salah satunya roti. "Waktu lebaran misalnya banyak sekalidisuguhkan produk-produk pabrikan. Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti, ya!" tegasnya saat konferensi pers di kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Oleh karena itu ia memerintahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak lagi menyediakan menu serupa. Nanik memerintahkan agar menu MBG diisi oleh makanan yang memang dibuat oleh masyarakat lok...

Pandeglang, beritadesaindonesia Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, mempertanyakan masih maraknya akomodasi ilegal di sejumlah daerah, termasuk Bali. Ia menilai kemunculan unit-unit usaha liar tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah sebagai regulator, padahal aturan perizinan usaha sudah jelas. "Ya jadi gini ya, kita dalam membuat satu usaha di Indonesia ini semua ada dasar landasan hukumnya. Jadi diatur dalam undang-undang, diatur dalam peraturan pemerintah, diatur dalam peraturan menteri. Dan itu banyak kementerian/lembaga yang terlibat di dalam situ," kata Maulana kepada Tim media Indonesia, Selasa (13/1/2026). Ia menekankan, aspek paling mendasar dalam membangun usaha adalah memastikan adanya izin usaha terlebih dahulu. "Konteksnya adalah, membangun usaha itu kan harus ada perizinan berusaha, itu dulu yang paling penting," sebutnya. Menurut Maulana, pemerintah memiliki kewenangan menerbitka...