Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2026

Praktisi Hukum Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran BUMDes Cililitan

Gambar
Pandeglang, beritadesa Praktisi Hukum Peradi Nusantara Advokat Encep Bahtiar, S.H soroti polemik Dugaan Penyimpangan Anggaran BUMDes Desa Cililitan.  Menurutnya Program ketahanan pangan tahun 2026 ini adalah salah satu program prioritas sesuai Asta cita presiden Prabowo, namun ironis ketika malah ada pihak - pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi.  Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada program peternakan kambing yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, mulai menjadi sorotan publik. Sebelumnya sejumlah pihak menilai terdapat indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari penyertaan modal desa. Praktisi hukum yang berdomisili di Cililitan turut menyoroti persoalan tersebut. Dirinya menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada aparat penegak...

BUMDes Cililitan Diguncang Prahara Dugaan Penyimpangan Dana Menguat, Warga Dorong Inspektorat dan APH

Gambar
Pandeglang, beritadesa BUMDes di Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah pengurus internal, termasuk sekretaris dan bendahara, berdasarkan Informasi tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan maupun penggunaan anggaran yang seharusnya dijalankan secara transparan dan kolektif. Kondisi tersebut memicu ketegangan di tubuh BUMDes. Sekretaris dan bendahara bahkan dikabarkan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri karena merasa kewenangan dan fungsi mereka diabaikan. Dugaan adanya manipulasi administrasi dan pengelolaan keuangan secara sepihak oleh ketua BUMDes kini menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah desa. Menyikapi persoalan tersebut, pihak pemerintah desa, inspektorat, serta aparat penegak hukum (APH) diharapkan melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara menyeluruh guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam penge...