Tak Layak Konsumsi, Menu MBG Gabin di Picung Dikeluhkan Orang Tua Siswa

-
Pandeglang – Program Menu MBG di sejumlah unit sekolah di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan. Salah satu menu yang dibagikan kepada siswa, yakni gabin isi (yang terlihat pada kemasan berlabel),  ditemukan dalam kondisi “bulukan” dan dinilai tidak layak konsumsi.

Sejumlah orang tua siswa mengaku kecewa setelah anak-anak mereka melaporkan rasa dan kondisi makanan yang tidak biasa. Beberapa wali murid bahkan menyampaikan keluhan melalui grup WhatsApp unit sekolah.
“Saya kaget waktu anak cerita gabinnya ada bau, buluk dan rasanya aneh. Ini kan untuk anak-anak, harusnya dicek dulu sebelum dibagikan,” ujar salah satu orang tua.

Keluhan serupa juga datang dari wali murid lain yang meminta agar pihak penyelenggara lebih ketat dalam pengawasan kualitas makanan. Mereka khawatir jika makanan yang tidak layak konsumsi tersebut berdampak pada kesehatan siswa.

“Kalau sampai basi atau bulukan, itu sangat berbahaya. Anak-anak bisa sakit perut atau keracunan. Jangan sampai program bagus malah jadi ancaman kesehatan,” kata orang tua siswa lainnya.
Menu MBG tersebut diketahui berasal dari SPPG Pasir Pendey Desa Cililitan yang menjadi penyedia makanan di wilayah tersebut. Isu ini pun cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di grup-grup WhatsApp sekolah.

Sementara itu, seorang aktivis sosial di Pandeglang turut mengecam keras dugaan kelalaian tersebut. Ia menilai, program penyediaan makanan untuk siswa harus mengedepankan standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat.
“Ini menyangkut keselamatan anak-anak. Tidak boleh ada kompromi dalam urusan kualitas makanan. Jika benar ditemukan makanan tidak layak konsumsi, harus ada evaluasi menyeluruh dan transparansi dari pihak penyedia,” tegasnya.

Aktivis tersebut juga mendesak adanya pengawasan rutin dari dinas terkait agar kejadian serupa tidak terulang. Ia meminta agar distribusi makanan diperiksa sebelum sampai ke tangan siswa.

Kejadian menu asal-asalan ini memang sangat kerap terjadi di beberapa SPPG di Picung dan yang terparah memang di SPPG pasir pendey ini, sangat di ragukan Ahli Gizi nya, apakah banar ahli Gizi atau ahli ahlian yang tidak jelas lulusan apa. Tegas Aktivis sosial.

Menanggapi polemik yang beredar, pihak SPPG Pasir Pendey melalui pesan yang beredar di grup WhatsApp sekolah menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua dan pihak sekolah. 

Hingga berita ini ditulis, pihak sekolah disebut tengah melakukan koordinasi dengan penyedia makanan untuk memastikan keamanan dan kelayakan menu MBG ke depannya. Orang tua siswa berharap kejadian ini menjadi perhatian serius agar kesehatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama. Jangan hanya memikirkan Margin (keuntungan) semata.

Pihak Aktivis saat ini sedang mengadakan investagasi mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk kemudian melaporkan ke BGN dan dugaan pidananya ke Aparat penegak Hukum. 

(Red)

Postingan populer dari blog ini

Program MBG Bukan Untuk Perkaya Konglomerat Tapi Bangkitkan Ekonomi Lokal

-
Gambar
Jakarta  -  Penainformatika Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) NanikS Deyang terlihat kesal terkait eksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang disorot adalah pemilihan menu yang tidak sesuai ketentuan. Nanik menegaskan program MBG bertujuan memberdayakan ekonomi rakyat, bukan memperkaya konglomerat tertentu. Konteks pembicaraan Nanik adalah saat membahas menu MBG yang diisi makanan-makanan hasil olahan pabrik, salah satunya roti. "Waktu lebaran misalnya banyak sekalidisuguhkan produk-produk pabrikan. Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti, ya!" tegasnya saat konferensi pers di kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Oleh karena itu ia memerintahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak lagi menyediakan menu serupa. Nanik memerintahkan agar menu MBG diisi oleh makanan yang memang dibuat oleh masyarakat lok...
Baca selengkapnya

Pengusaha Hotel Bingung, Maraknya Bisnis Akomodasi Ilegal

-
Gambar
Pandeglang, beritadesaindonesia Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, mempertanyakan masih maraknya akomodasi ilegal di sejumlah daerah, termasuk Bali. Ia menilai kemunculan unit-unit usaha liar tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah sebagai regulator, padahal aturan perizinan usaha sudah jelas. "Ya jadi gini ya, kita dalam membuat satu usaha di Indonesia ini semua ada dasar landasan hukumnya. Jadi diatur dalam undang-undang, diatur dalam peraturan pemerintah, diatur dalam peraturan menteri. Dan itu banyak kementerian/lembaga yang terlibat di dalam situ," kata Maulana kepada Tim media Indonesia, Selasa (13/1/2026). Ia menekankan, aspek paling mendasar dalam membangun usaha adalah memastikan adanya izin usaha terlebih dahulu. "Konteksnya adalah, membangun usaha itu kan harus ada perizinan berusaha, itu dulu yang paling penting," sebutnya. Menurut Maulana, pemerintah memiliki kewenangan menerbitka...
Baca selengkapnya